Kalapas Parepare Ikut Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan di Hotel Claro Makassar

PAREPARE, Refortase.com – Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PK dan APK di wilayah Sulawesi Selatan, Kepala Lapas Kelas IIA Kota Parepare aktif mengikuti Sosialisasi yang di gelar oleh Kemenkumham Sulsel selama tiga hari. Rabu (6/3).

Dengan mengambil tema “Peran Ka UPT Pas dalam Penguatan Fungsi PK/APK dan PPK Guna Optimalisasi Sinergitas dalam pelaksanan Tugas pada Lapas dan Rutan”.

Hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Yudi Suseno sekaligus membacakan amanat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan Liberti Sitinjak.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern dan bermartabat. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Namun sebelumnya Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi Rahnianto selaku Ketua Panitia Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan menyampaikan laporannya bahwa digelarnya kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan bertujuan untuk menjelaskan tentang penetapan wilayah piloting sistem kerja PK dan APK.

Sementara Pujo Harinto selaku Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkenan membuka kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan secara resmi. Sekaligus memberikan penguatan kepada seluruh peserta kegiatan Sosialisasi Teknis khususnya Para Kepala UPT Pemasyarakatan dilingkungan Kemenkumham Sulawesi Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan PPK pada Lapas, Rutan dan LPKA.

Dalam paparannya disampaikan bahwa untuk Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Rencana Aksi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-08.OT.02.02 Tahun 2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai acuan langkah-langkah percepatan dalam Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Rutan, Lapas, LPP, LPKA dan Bapas.

Pujo Harinto juga menyampaikan bahwa Pada Tahun 2026 nanti akan berlaku KUHP baru oleh sebab itu UPT Pemasyarakatan harus mempersiapkan diri dengan kebutuhan yang akan datang.

Pasalnya, disaat KUHP baru akan dilaksanakan maka akan ada pemidanaan lain seperti pidana sosial dan pidana pengawasan.

Dengan keterbatasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) maka perlu di tetapkan PPK pada setiap Lapas, Rutan dan LPKA yang bertugas melakukan Penelitian kemasyarakatan dibawah supervisi Pembimbing Kemasyarakatan, tentunya hal ini juga menambah beban kerja bagi petugas Lapas, Rutan dan LPKA oleh sebab itu diharapkan agar para PPK tetap bekerja dengan semangat dan keikhlasan.

Selama ini masih ada keterlambatan dalam pemberian hak bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan oleh Lapas, Rutan dan LPKA yang salah satu penyebabnya adalah keterlambatan Litmas.

Dengan adanya PPK ini pastinya akan berdampak baik terhadap ketepatan waktu pemberian hak integrasi warga binaan pemasyarakatan dan anak binaan pemasyarakatan di setiap Lapas, Rutan dan LPKA.

Melalui kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan ini Bapak Pujo Harinto berharap terciptanya persamaan persepsi dan pemahaman terkait fungsi PPK pada setiap Lapas, Rutan dan LPKA serta bagaimana hubungan kerja Lapas, Rutan dan LPKA dengan Bapas dalam pengerjaan Litmas.

Selanjutnya Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 para calon operator PPK pada UPT Pemasyarakatan dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan diberikan penguatan lebih lanjut oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pos terkait