MAKASSAR, Refortase.com – Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin geram. Pasalnya, dua kabupaten disulsel belum menyelesaikan NPHD anggaran Pilkada.
Akibatnya, Bahtiar Baharuddin menancam tak akan menandatangani APBD Perubahan dan APBD Pokok 2024. Imbauan penganggaran Pilkada sudah sejak Januari 2023 disampaikan oleh Kemendagri.
Namun, mayoritas Pemda di Indonesia tidak menjalankan. Sehingga, kata ia, bagi Pemda yang tidak menganggarkan pilkada berarti melanggar perintah konstitusi.
“Tidak saya teken APBD Perubahannya dan APBD Pokok 2024-nya tidak saya tanda tangani (kalau tidak ada anggaran Pilkada). Ini hukum negara kalau dibiarkan melanggar jadi apa negara ini kan gitu aja,” tegas Bahtiar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober.
Bahtiar memberi atensi khusus kepada dua daerah yang saat ini masih belum rampung dalam penyusunan anggaran untuk NPHD, yakni Enrekang dan Sidrap.
Ia bahkan menyampaikan bahwa dengan sangat terbuka akan terjun langsung menyusun penganggaran Pilkada bagi daerah yang tidak paham.
“UU perintahkan gunakan APBD, jadi kalau ada yang tidak mengerti ini suruh berhadapan dengan saya, nanti saya kasih pengertian. Kalau tidak menyusun, nanti kita susunkan,” tukasnya.
Sementara Pemprov Sulsel menggelar penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober.
Besaran hibah tersebut yakni Rp224 miliar. Angka tersebut merupakan 40 persen dari total dana Pilkada Provinsi Sulsel 2024 sebagaimana surat edaran Kemendagri di mana tahun ini harus ada anggaran Pilkada 40 persen dan tahun 2024 60 persen.
Angka tersebut di antaranya untuk KPU Sulsel Rp150 miliar, Rp50 miliar untuk Bawaslu Sulsel, dan sekira Rp24 miliar
untuk porsi keamanan (TNI-Polri).
Bahtiar bangga karena Sulsel menjadi provinsi pertama menyelenggarakan NPHD secara resmi di Indonesia. Hal tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi Pemprov Sulsel untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan.
“Bayangkan tahun depan tidak terjadi pilkada kan demokrasi
transisi, masa Pj terus,” ujarnya.
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari menyampaikan dukungannya atas langkah yang diambil Penjabat Gubernur Sulsel. Berbagai hal dalam rasionalisasi anggaran telah disepakati bersama dengan Pemprov Sulsel.
“Tentunya harapan kita dengan anggaran ini insyaallah kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulsel
dengan baik,” tukasnya.
Ketua KPU Sulsel Hasbullah, mengatakan, dari total anggaran tersebut, pihaknya mendapat porsi Rp150 miliar. Sementara sisanya untuk Bawaslu dan pihak keamanan.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebenarnya KPU memiliki total porsi anggaran Rp387 miliar. Tetapi sisanya baru akan dicairkan untuk
tahun depan dari APBD Pokok.
“Total anggaran kami Rp387 miliar. Nanti kalau ada hal yang sifatnya penting yang belum kita bicarakan, ada namanya adendum,” lanjutnya.
Itu sebabnya, kata Hasbullah, NPHD ini segera ditandatangani agar bisa menjadi trigger bagi pemerintah kabupaten/kota yang lain.
“Ada klausul bersama dengan pemda, dan pemda sangat membuka itu. Makanya kami sepakati hari ini NPHD bersama provinsi, supaya bisa menjadi trigger juga untuk teman
kabupaten dan kota,” jelasnya.
Sementara Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, mengatakan pihaknya sendiri mendapat porsi anggaran lebih kecil dari KPU. Sebab, Bawaslu tidak ada biaya operasional teknis di lapangan.
“Kami totalnya Rp173 milliar. Jadi kalau 40 persen mungkin sekitar Rp50-an miliar. Itu angkanya sudah pas, jadi kami tidak ada perubahan dan penambahan, karena kami kan tidak ada operasinal teknis yah, semua lebih pada penguatan partisipasi pengawasan, penguatan kapasitas penyelenggara pemilu saja,” ungkapnya.
Perempuan yang akrab disapa Ana itu melanjutkan, jumlah anggaran tersebut sudah rasional. Namun jika terjadi perubahan kedepannya, Bawaslu sudah punya dana cadangan yang bersumber
dari anggaran tersebut.
“Sudah dirasionalisasi angka itu dan sudah diterima. Kecuali ada perubahan angka kan ada perubahan TPS, berarti ada penambahan petugas TPS di lapangan. Tetapi angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari anggaran tersebut,” bebernya. (*)
